RENCANA STRATEGIS PENDIDIKAN NASIONAL

+19

No comments posted yet

Comments

Slide 1

1 RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2005 - 2009

Slide 2

2 PENDAHULUAN Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) … melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia … Amanat Pasal 31 UUD 1945 Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; serta Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009) Pendidikan ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional.

Slide 3

3 PROGRAM PENGUATAN KEBIJAKAN DEPDIKNAS DENGAN RPJM BAPPENAS

Slide 4

4 PROGRAM PENGUATAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN RPJM BAPPENAS

Slide 5

5 DASAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan RPJMN 2004-2009 Visi Pendidikan Nasional Misi Pendidikan Nasional Tata Nilai Departemen Pendidikan Nasional

Slide 6

6 AMANAT UNDANG-UNDANG NO 20/2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Slide 7

7 PASAL 4 UU 20/2003 TTG SISDIKNAS: PRINSIP-PRINSIP DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Slide 8

8 TUJUAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL JANGKA MENENGAH Meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia; Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; Meningkatkan sensitifitas dan kemampuan ekspresi estetis; Meningkatkan kualitas jasmani; Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual; Menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara efisien, bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia; Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara; Memperluas akses pendidikan non-formal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;

Slide 9

9 9. Meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan; 10. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pendidikan nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta meningkatkan kualifikasi minimun dan sertifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; 11. Meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui peningkatan hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat; 12. Menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif, dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel; 13. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan; 14. Mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa;

Slide 10

10 VISI Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan: INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF (Insan Kamil / Insan Paripurna)

Slide 11

11 Insan Cerdas Komprehensif dan Kompetitif

Slide 12

12 MISI

Slide 13

13 TATA NILAI PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Slide 14

14 TIGA PILAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

Slide 15

15 Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih rendah (2004) AKSES PENDIDIKAN Dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, masalah perluasan akses lebih menonjol terjadi pada jenjang SMP/MTs Tingkat partisipasi pendidikan makin rendah pada jenjang pendidikan yang makin tinggi (2004)

Slide 16

16 Kontribusi Sumber Kesenjangan Akses Pendidikan Antar dan Intra Provinsi

Slide 17

17 Tingkat Keaksaraan Penduduk Usia 15-24 Tahun 1995-2004

Slide 18

18 MUTU PENDIDIKAN (2004) Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan serta kesejahteraannya yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, Prasarana dan sarana belajar yang terbatas dan belum didayagunakan secara optimal, Pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, serta Proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif.

Slide 19

19 KUALIFIKASI PENDIDIK TAHUN 2002/2003

Slide 20

20 RASIO PENDIDIKAN TAHUN 2002/2003 Sumber: PDIP – Balitbang, 2004

Slide 21

21 GURU DAN KEPALA SEKOLAH MENURUT KELAYAKAN MENGAJAR TAHUN 2002/2003 Sumber: PDIP – Balitbang, 2004

Slide 22

22 KONDISI RUANG BELAJAR TAHUN 2003 Sumber: Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas (2003)

Slide 23

23 ANGKA MENGULANG KELAS SD MENURUT TINGKAT, TAHUN 2004

Slide 24

24 ANGKA PUTUS SEKOLAH MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2004

Slide 25

25 Nilai Ujian Nasional SMA Program IPA Tahun 2003/04 dan 2004/05

Slide 26

26 TATA KELOLA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL (2004) Desentralisasi. Belum didukung oleh data dan informasi yang akurat pada berbagai tingkatan pemerintahan. Pentingnya pengawasan terhadap berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan upaya pemerataan dan perluasan akses serta peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

Slide 27

27 KEBIJAKAN POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL Pemerataan dan Perluasan Akses Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik

Slide 28

28 KEBIJAKAN DALAM PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN

Slide 29

29 KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING

Slide 30

30 KEBIJAKAN DALAM PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK

Slide 31

31 RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL JANGKA PANJANG Periode 2005 – 2010 Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi Periode 2010 – 2015 Penguatan Pelayanan Periode 2015 – 2020 Daya Saing Regional Periode 2020 – 2025 Daya Saing Internasional

Slide 32

32 RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL JANGKA MENENGAH 2005 – 2009 Program pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 diarahkan pada upaya mewujudkan kondisi yang diharapkan pada tahun 2009 yang difokuskan pada: (1) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.

Slide 33

33 RENSTRA DEPDIKNAS Tahun 2005-2009 Program Pendidikan Nasional

Slide 34

34 SASARAN JUMLAH PESERTA DIDIK

Slide 35

35 Indikator Kunci dan Target Pilar Kebijakan -- Akses Pendidikan --

Slide 36

36 INDIKATOR KUNCI DAN TARGET IMPLEMENTASI PILAR KEBIJAKAN -- MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING --

Slide 37

37 INDIKATOR KUNCI DAN TARGET PILAR KEBIJAKAN -- TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN CITRA PUBLIK --

Slide 38

38 TERIMA KASIH

URL:
More by this User
Most Viewed