Rencana Strategis Pendidikan

+67

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Daftar Isi Daftar Isi 1 Kata Pengantar 2 Penyatuan Bahasa dan Proses Konsultasi 3 Alur Penyusunan Renstra 5 Misi & Motto Depdiknas 6 Analisis Situasi 7 Visi Depdiknas 2025 9 Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025 10 Tata Nilai Depdiknas 11 Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional 12 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 15 Gambaran Kebutuhan dan Rencana Strategis 30 Sasaran Jumlah Peserta Didik 31 Pemerataan dan Perluasan Akses 32 Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing 34 Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik 38 Komposisi Pembiayaan Program Diknas 42 Strategi Pembiayaan 43 Sistem Pemantauan dan Evaluasi 44 Landasan Hukum & Prinsip Pelaksanaan 44 Sistematika 45 Mekanisme 46

Slide 2

Kata Pengantar Dunia sedang mengalami berbagai pergeseran dan perubahan, mulai dari yang sifatnya kebijakan, kesepakatan, maupun strategi-strategi untuk bertahan dari masing-masing negara. Gelombang perubahan yang terjadi di Indonesia baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya membawa dampak yang begitu besar bagi semua komponen bangsa ini, tidak terkecuali Departemen Pendidikan Nasional. Tentu saja perubahan ini mendatangkan konsekuensi, terutama dalam bentuk pengujian terhadap kemampuan departemen ini memenuhi harapan-harapan dari seluruh stakeholders-nya. Ketika membangun manusia melalui pendidikan, sistem yang kita bangun dituntut tidak hanya untuk membangun kemampuan intelektual peserta didik. Sistem harus mampu pula membangun kemampuan untuk mengekspresikan dan mengatualisasikan dirinya melalui buah pikiran dan perasaannya dengan tetap memperhatikan moral, etika, dan kaidah-kaidah agama. Tidak hanya itu, sistem harus memerhitungkan arena persaingan talenta yang harus dihadapi oleh para lulusan pendidikan nasional di kemudian hari. Dengan menyadari penuh kenyataan itulah, maka Departemen Pendidikan melahirkan visi pembangunan, yaitu Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025. Sebelum rencana strategis 2005-09 ini dikeluarkan dan dijadikan pedoman, Departemen Pendidikan Nasional terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan pemerhati pendidikan Indonesia pada tanggal 29 Desember 2005. Dalam acara curah pendapat tersebut, diundang berbagai kalangan, mulai dari DPR, BAPPENAS, Departemen Keuangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, budayawan, dan industrialis. Setelah memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan nasional, jajaran Departemen Pendidikan difasilitasi oleh Konsultan Perencanaan ulung AndrewTani & Co. Telah menyusun sebuah Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005–09 bertemakan Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi. Dalam metoda Orbex yang diterapkan, rencana strategis tersebut menjadi batu loncatan (stepping stone) untuk periode-periode pembangunan sistem pendidikan nasional ke depan sampai dengan tahun 2025. Periode pembangunan 2010-2015 bertemakan Penguatan Pelayanan, 2015-2020: Daya Saing Regional, dan 2020-2025: Daya Saing Internasional. Selama kurun waktu pembangunan tersebut, seluruh tenaga dan pikiran dicurahkan dalam rangka mengemban misi yang pada hakikatnya adalah mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global. Misi itulah yang menyemangati motto kami ke depan, yaitu Pendidikan Bermutu Untuk Semua. Tentu pendidikan nasional tidak semata-mata merupakan tugas sendiri Depdiknas, Dinas Pendidikan yang ada di Propinsi/Kabupaten/Kota, serta 250,000 lebih satuan pendidikan yang dinaunginya. Sebutlah legislatif, eksekutif, judisial, para orangtua, para pemimpin agama, para pelaku media massa, para pemerhati pendidikan, kalangan industri dan UKM. Tidak satupun komponen bangsa yang luput dari upaya pencerdasan yang kita hadapi ini. Dokumen ini akan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi, dan pemantauan gerak langkah pendidikan nasional. Harapan kami adalah Renstra ini menjadi pemersatu hati dan gerak laju ke depan, serta menjadi alat koordinasi bagi seluruh instansi dan satuan terkait. Jakarta, Januari 2006 Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo

Slide 3

Penyatuan Bahasa dan Proses Konsultasi RPJM merupakan penjabaran visi, misi, dan program kerja Presiden terpilih untuk lima tahun mendatang dan akan menjadi pedoman bagi kementerian negara dalam menyusun Renstra Kementerian/Lembaga, termasuk Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan Renstra melibatkan berbagai pihak yang terkait. Dalam perjalanannya, Departemen Pendidikan Nasional juga meminta masukan dan saran dari para pemerhati pendidikan Indonesia yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari perwakilan DPR, BAPPENAS, Departemen Keuangan, perwakilan dunia pendidikan, budayawan, dan industrialis. Terdapat dua hal yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini. Pertama adalah keadaan yang diinginkan di masa depan (das sollen) yang disesuaikan dengan rencana dan program Presiden terpilih. Kedua adalah kondisi saat sekarang (das sein). Untuk mencapai kondisi das sollen, juga diperhitungkan tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam perjalanan tersebut. Diantaranya adalah kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertimbangan lain yang juga sangat mempengaruhi penyusunan Renstra ini adalah adanya kebijakan otonomi daerah. Keputusan terhadap otonomi daerah ini berdampak pada pengelolaan terhadap sistem dan sumber daya yang ada, termasuk mekanisme dan sistem kerja. Otonomi ini juga mempengaruhi masalah pendanaan, karena itu harus ada kesepakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga program-program yang sudah dirancang dapat dijalankan. Untuk memastikan bahwa Renstra telah disusun dengan baik, Depdiknas menjalin kerjasama dengan konsultan manajemen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan Depdiknas untuk dapat bertransformasi diri secara terus menerus seiring perubahan- Paradigma Dinamis Paradigma Pengelolaan Organisasi Orbex perubahan yang terjadi yang terjadi di lingkungan. Paradigma yang digunakan dalam proses tersebut adalah Organizing for Business Excellence (Orbex). Orbex menampilkan eksistensi organisasi sebagai suatu entitas konseptual yang terdiri atas tujuh elemen yang mengisi tiga ruang waktu yaitu masa lampau, masa kini dan masa depan. Empat diantara tujuh elemen tersebut mewakili dua sisi organisasi yang harus dikelola dengan cara yang berbeda. Ada sisi teknis yang pengelolaannya menuntut ilmu manajemen dan ada sisi sosial atau manusia yang menuntut seni kepemimpinan.

Slide 4

Penyatuan Bahasa dan Proses Konsultasi (lanjutan) Dengan kerangka Orbex, peran pemimpin dibedakan menjadi dua, peran yang bersifat operasional dan peran yang bersifat strategis. Peran tandem tersebut berbagi upaya melakukan artikulasi, eksekusi, dan orkestrasi yang tepat atas ke tujuh elemen untuk menghasilkan kinerja operasi yang sangat baik (operating excellence yang merupakan tanggung jawab operasional) sekaligus menghasilkan keunggulan strategis (strategic excellence yang merupakan tanggung jawab strategis). Dengan demikian organisasi dapat meraih sukses dalam rentang waktu yang panjang. Untuk itu mereka mengandalkan jaringan tim yang dipimpin oleh para manajer-pemimpin yang terlatih dalam membangun dan membina kohesi, kejelasan, koherensi, kompetensi, dan koordisasi yang berhulu pada pengurus-pengurus tertinggi organisasi. Penyusunan Renstra memerhatikan beberapa masukan dari temuan dalam telaah sektor pendidikan (Education Sector Review, 2004) terutama mengenai penetapan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, yaitu 1) Pemerataan dan Perluasan Akses; 2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing; serta 3) Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik. Renstra Depdiknas merancang strategi dan program pembangunan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas dan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang memuat sejumlah pokok-pokok pembaharuan mendasar dalam sistem pendidikan nasional ke depan. Selain itu penyusunan juga memperhatikan tugas pokok dan fungsi setiap tingkat pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam kaitan dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pemerintahan, Renstra merupakan pedoman penyusunan rencana strategis dan operasional bagi Gubernur, Bupati/Walikota termasuk Kepala Dinas Pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional daerah. secara efektif berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, dan sumberdaya pendukung yang tersedia. Implikasinya, pengelolaan pelayanan pendidikan perlu memperkuat mekanisme partisipasi dan akuntabilitas publik di setiap tingkatan manajemen pendidikan. Renstra Depdiknas 2005-2009 yang konsisten dengan prinsip desentralisasi dan otonomi akan menciptakan rasa kepemilikan (ownership) dan pemahaman yang optimal atas peran masing-masing stakeholders dalam pelayanan pendidikan yang efektif bagi masyarakat. Depdiknas perlu memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi barunya dalam pelayanan pendidikan, seperti dalam penetapan kebijakan nasonal, standardisasi nasional pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu berdasarkan penilaian kinerja, serta harmonisasi dan koordinasi sesuai dengan delegasi fungsi, urusan, dan tanggungjawab dari masing-masing tingkat pemerintahan, satuan pendidikan, dan masyarakat. Proses penyelarasan Renstra yang telah disusun oleh Depdiknas telah mencakup kegiatan-kegiatan pokok, antara lain: (a) pembentukan kelompok kerja Renstra oleh Mendiknas pada bulan Februari 2005, (b) analisis komprehensif dan pembahasan oleh para pengambil keputusan di Depdiknas termasuk hasil temuan penelitian operasional, (c) konsultasi regional yang melibatkan unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra-mitra pembangunan pendidikan, (d) diskusi yang intensif dengan instansi terkait seperti Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, BAPPENAS, dan DPR.

Slide 5

Alur Penyusunan Renstra Terdapat 8 langkah dalam melakukan penyusunan perencanaan strategis organisasi seperti yang ditunjukan pada alur di bawah ini : Kaji kondisi organisasi; Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita bila dibandingkan dengan negara lain? Apa saja faktor kunci keberhasilan dalam menjalankan organisasi ini? Apa yang menjadi tantangan dan hambatan yang dapat kita hadapi dalam mencapai tujuan yang kita inginkan? Apa saja ukuran kunci kinerja untuk mengukur keberhasilan kita dalam mengelola organsiasi ini? Renungkan visi; Kondisi apa saja yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang? Bila diukur, ukuran kinerja kunci yang sudah di-tetapkan pada tahap sebelumnya menunjukkan nilai berapa saja? Secara bertahap, repelita demi repelita, tonggak-tonggak apa yang dapat mengukur kemajuan upaya organisasi mendekatkan ke kondisi yang diinginkan tersebut? Lengkapi rencana pembangunan jangka panjang; Dalam rangka mendekatkan kondisi usaha ke arah yang telah ditetapkan sebelumnya, perubahan apa saja yang perlu diterapkan dalam repelita yang pertama? Perubahan apa yang akan diusahakan? Rumuskan rencana pembangunan jangka menengah; Langkah-langkah besar apa saja yang dituntut dalam situasi yang sedang ditelaah, repelita demi repelita, program, kegiatan, organisasi, dan manusia? Teknologi apa yang akan diusahakan? Rumuskan kegiatan dan program tahunan; Secara rinci, langkah-langkah apa saja yang dituntut untuk dilaksanakan dari tahun ke tahun, di program, kegiatan, organisasi, dan manusia? Khusus untuk tahun pertama, langkah tindakan apa saja yang dibutuhkan? Prioritasnya? Nilai investasinya? Keuntungan apa saja yang dapat membenarkan investasi tersebut? Kapan dapat memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai harapan? Renungkan misi; Apa saja yang menjadi tujuan dasar yang melatar-belakangi pendirian organisasi? Misi menguraikan maksud keberadaan usaha. Demi kepentingan siapa, kehadiran organisasi di lapangan. Lengkapi data position audit; Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu? Berada di mana organisasi ini sekarang? Cara-cara apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan? Kaji kondisi Lingkungan; Peluang seperti apa yang ada? Ancaman seperti apa yang sedang dihadapi? Bagaimana dengan peluang dan ancaman di masa yang akan datang?

Slide 6

Misi & Motto Depdiknas C. Hasil-hasil MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMBANGUN INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF, YANG BERKEADILAN, BERMUTU, DAN RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT LOKAL DAN GLOBAL. Misi ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna; Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. (UU Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 4 Tahun 2003 ) MISI PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA MOTTO Visi pada halaman sebelumnya diturunkan ke dalam Misi Departemen Pendidikan Nasional untuk dijadikan pedoman kerja kongkrit dalam mencapai sasaran sistem pendidikan nasional. Motto dibuat sedemikian rupa sebagai sumber spirit bagi Departemen Pendidikan Nasional dalam mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan.

Slide 7

Analisis Situasi C. Hasil-hasil Tabel berikut memuat rangkuman dari gambaran situasi pendidikan di Indonesia yang dibagi ke dalam 3 tema pokok: Akses Pendidikan; Mutu Pendidikan; Tata kelola Departemen Pendidikan nasioal. Hasil analisa terhadap kondisi pendidikan di Indonesia menjadi salah satu dasar yang digunakan dalam merancang rencana strategis. Data diperoleh dari berbagai sumber yang berlaku pada periode 2002 – 2005.

Slide 8

Analisis Situasi (lanjutan) C. Hasil-hasil

Slide 9

Visi Depdiknas 2025 C. Hasil-hasil Makna Insan Indonesia Kompetitif Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan Bersemangat juang tinggi Mandiri Pantang menyerah Pembangun & pembina jejaring Bersahabat dengan perubahan Inovatif dan menjadi agen perubahan Produktif Sadar mutu Berorientasi global Pembelajar sepanjang hayat Kompetitif Gandrung akan olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas Aktualisasi insan adiraga Cerdas kinestetik Gandrung akan olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan & teknologi Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif Cerdas intelektual Gandrung akan olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas terhadap kehalusan dan keindahan, serta meningkatkan kemampuan ekspresi estetis Aktualisasi insan sosial yang mampu membina hubungan timbal balik, empatik dan simpatik, ceria dan percaya diri, menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta berwawasan kebangsaan yang sadar akan hak dan kewajiban warga negara Cerdas emosional & sosial Gandrung akan olah hati/kalbu untuk menumbuhkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia Cerdas spiritual Makna Insan Indonesia Cerdas Visi 2025 Diagram berikut menunjukkan penjabaran tema sistem pendidikan nasional pada tahun 2025 (Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif) yang tertuang di dalam visi departemen pendidikan nasional tahun 2025. Makna dari tema tersebut kemudian dijelaskan secara rinci (Insan Indonesia Cerdas dan Insan Indonesia Kompetitif) pada bagian bawah dari diagram.

Slide 10

Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif 2025 Rencana strategis jangka panjang pemerintah dalam mencapai optimalitas pendidikan di Indonesia tertuang dalam cetak biru yang disebut dengan Cetak Biru Indonesia Cerdas & Kompetitif 2025. Cetak biru tersebut memuat sasaran akhir yang akan dicapai serta bagaimana peran setiap lembaga yang terkait dalam melakukan perencanaan dan menurunkannya ke dalam bentuk implementasi baik dalam kerangka jangka panjang maupun jangka pendek.

Slide 11

INPUT VALUES yang tepat dapat mencegah kegagalan dan kekeliruan dalam proses rekrutmen pegawai Depdiknas PROCESS VALUES yang dapat dipahami dan tertanam dengan baik akan meningkatkan mutu interaksi antar manusia dan kinerja OUTPUT VALUES yang dipikirkan dengan baik akan memfokuskan organisasi kepada hal-hal yang diharapkan agar dapat mempertahankan hasil pelayanan yang berkualitas I P O Values Framework Tata Nilai Depdiknas Tim Perumus: Agus Dharma Supeno Sutrisno Diah Sujarwo Surya Dharma Muhaswat Dwiyanto Dalam menjalankan kerjanya mencapai sasaran Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif, Departemen Pendidikan Nasional perlu memiliki tatanan nilai-nilai yang menjadi dasar dari setiap aktivitas implementasi. Nilai-nilai tersebut dikategorikan menjadi 3 bagian besar yaitu input, process, dan ouput values dan memiliki indikator nilai yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari setiap kategori nilai tersebut,

Slide 12

Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat IPM hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis. Untuk itu, sampai dengan tahun 2009 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan mempertahankan APM-SD pada tingkat 94%, memperluas SMP/MTs hingga mencapai APK 97,4% atau APM 75,5% serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5%. Kebijakan dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Slide 13

Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berahlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik ditingkat lokal, nasional maupun global. Kebijakan dalam Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Slide 14

Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Kebijakan dalam Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber Pemerintah, orangtua maupun stakeholder lain di setiap tingkat pemerintahan. Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan (sector-wide approach) yang bercirikan: (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran stakeholder yang lebih luas.

Slide 15

Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Sekretariat Jenderal Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.

Slide 16

Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Sekretariat Jenderal (lanjutan) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.

Slide 17

Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Inspektorat Jenderal Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.

Slide 18

Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Inspektorat Jenderal (lanjutan) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.

Slide 19

Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal DIKTI

Slide 20

Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal DIKTI (lanjutan)

Slide 21

Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal MPDM Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.

Slide 22

Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal MPDM (lanjutan ) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.

Slide 23

Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal MPDM (lanjutan) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.

Slide 24

Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Balitbang Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.

Slide 25

Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PMPTK Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.

Slide 26

Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PMPTK (lanjutan) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.

Slide 27

Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PMPTK (lanjutan) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.

Slide 28

Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PLS Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.

Slide 29

Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PLS (lanjutan) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan. Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.

Slide 30

Gambaran Kebutuhan dan Rencana Strategis 2005-2009 C. Hasil-hasil RENCANA STRATEGIS Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 – 2009 Diagram berikut menggambarkan situasi umum saat ini (das sein) dalam kurun waktu 2002 – 2004 tentang kondisi pendidikan di Indonesia dan situasi yang akan dicapai (das solen) tahun 2009 ditinjau dari tiga tema utama: akses pendidikan, mutu pendidikan, dan tata kelola Departemen Pendidikan Nasional. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional jangka menengah (2005 – 2009) memprioritaskan beberapa program dan sasaran yang hendak dicapai oleh program tersebut, mewujudkan kondisi das solen yang diinginkan.

Slide 31

Sasaran Jumlah Peserta Didik 2005-2009 Tabel di bawah menggambarkan target jumlah peserta didik yang akan masuk ke dalam program kerja Departemen Pendidikan Nasional hingga tahun 2010. Dalam kerangka jangka pendek, yaitu tahun 2006/2007, sasaran jumlah ditunjukkan oleh area berwana biru. Peserta didik tersebut dibagi ke dalam 4 kategori jenis pendidikan dengan target jumlah terbesar berada di kategori sekolah dasar.

Slide 32

100% gedung SD/MI/SDLB, SMP/MTS/ SMPLB dalam kondisi baik  Rehab gedung SMA/MA/SMK/SMLB 100%  Jumlah Unit Sekolah/madrasah Wajar mencukupi  USB Sekolah/madrasah Menengah mencapai 750  75% sarana sekolah memenuhi SNP   BOS Wajar didasarkan pada standar standar biaya versi SNP APK untuk TK 45%   BOS SMA/SMK/MA mulai diterapkan tanpa meninggalkan BKM APK pendidikan menengah mencapai 70%  25% sekolah terpadu di daerah khusus berasrama  Minimal 1 sekolah inklusif di setiap kabupaten/kota   Rencana pendirian Polytechnic didaerah-daerah ditetapkan  Terlaksananya skema dan variasi bantuan keuangan bagi 15% mahasiswa (miskin) 50% LPTK terakreditasi “baik” (A & B)  Jumlah dan kapasitas PTS meningkat 20%  10 PT Desentralisasi pengelolaan & pelaksanaan penelitian  APK PT = 20%  APK SMP/MTS/Paket B mencapai 98%  Pemerataan dan Perluasan Akses Tabel di bawah merupakan penurunan tema strategis tahap pertama (2005 – 2009) dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Pendidikan Nasional ke dalam bentuk program kerja yang lebih kongkrit. Penjabaran ini dilakukan dengan menekankan pada tantangan pertama dari ketiga tantangan utama, yaitu pemerataan dan perluasan akses.

Slide 33

 Terbangunnya sistem perencanaan & pemenuhan kebutuhan P&TK 80% kebutuhan guru utk setiap jenis dan jenjang pendidikan terpenuhi  & 25% kebutuhan TK  Tersedianya informasi P&TK secara on-line 20% Kabupaten/Kota yang mengalami  kekurangan/ketidakmerataan guru sudah terpenuhi Peserta Pendidikan Kecakapan Hidup usia > 15 tahun mencapai 15% atau 1.5 juta orang  APK PAUD (Nonformal 2 – 4 thn) = 35%   Peluncuran Reformasi Kesetaraan Paket A, B, dan C Paket C diikuti oleh 0.2 juta peserta didik   Penetapan mekanisme pola pemberdayaan masyarakat dalam rangka perluasan layanan PAUD nonformal Terlayani 25% DO SD melalui Paket A dan 50% lulusan SD tdk melanjutkan, dan 50% DO SMP melakukan Paket B   Model pendanaan pendidikan tersusun  Masukan utk BSNP ttg standar biaya pendidikan kab/kota dihasilkan  Masukan ttg standar baru biaya pendidikan kab/kota dihasilkan Penyandang Buta aksara usia >15 tahun kurang 5%  Pemerataan dan Perluasan Akses (lanjutan)

Slide 34

Minimal 1 unit usaha berpasangan dengan setiap SMK  70% peserta UN mencapai nilai rata-rata 6.00  1 buku teks pelajaran/siswa untuk MP yang UN-kan  Terbangunnya sistem beasiswa, di mana siswa terbaik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan pemenang olimpiade internasional memperoleh beasiswa  Minimal 30% SD/MI memiliki perpustakaan Minimal 80% SMP/MTS memiliki perpustakaan 100% SMA/SMK memiliki perpustakaan 100% SMP/MTS yang memiliki akses listrik menerapkan TV based learning  50% SMA/MA/SMK yang memiliki akses listrik menerapkan ICT based learning  Semua sekolah/madrasah menerapkan standar isi dan standar kompetensi  Setiap kabupaten/kota memiliki minimal 1 SD/MI/SMP/MTS rintisan bertaraf internasional  Setiap kabupaten/kota memiliki minimal 1 SMK rintisan berbasis keunggulan lokal dan/atau bertaraf internasional Setiap kabupaten/kota memiliki minimal 1 SMA rintisan bertaraf internasional  Rasio siswa SMA/MA : SMK/MAK = 60 : 40  Tabel di bawah merupakan penurunan tema strategis tahap pertama (2005 – 2009) dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Pendidikan Nasional ke dalam bentuk program kerja yang lebih kongkrit. Penjabaran ini dilakukan dengan menekankan pada tantangan kedua dari tiga tantangan utama, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Slide 35

 25 PT memiliki perpustakaan bertaraf internasional 50% PTN menjadi BHPT   Publikasi artikel ilmiah pd jurnal internasional meningkat 30% Buku teks yang ditulis dosen meningkat 50%  60 hasil penelitian berpaten Program studi pendidkan vokasi yg berkualitas naik 50%  Dosen dgn pendidikan S2/S3 menjadi 70%  Pengangguran berpendidikan tinggi turun 50%  10 PT menggunakan e-learning sebagai salah satu metode pembelajaran  Mahasiswa asing pada 20 PT terbaik mencapai 5%  Peluncuran Reformasi Kesetaraan Paket A, B, dan C  25% Kabupaten/Kota memiliki model PNF unggulan  TBM/KBU 20% lembaga dan program PNF telah terstandarisasi   Dimulainya pemanfaatan ICT untuk PNF  Ditetapkannya 10 jenis dan variasi program PNF berorientasi life skill yang didukung pengembangannya Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing (lanjutan)

Slide 36

Dimulainya pengembangan Kemitraan dengan LPTK dan instansi/organisasi profesi terkait dalam preservice training dan inservice training bagi P&TK  Dimulainya penerapan sistem kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan P&TK  Diterapkannya standar pelatihan & pengembangan P&TK 40% Guru, Kepsek, dan Pengawas bersertifikat profesi  Diterapkannya standar kompetensi & sistem sertifikasi P&TK Diterapkannya sistem penilaian kinerja, penghargaan dan kesejahteraan guru bersertifikat profesi & P&TK lainnya Pemanfaatan hasil akreditasi satuan pendidikan dasar dan menengah (100%)  satuan pendidikan nonformal (15%)  Rencana induk pengembangan Mutu P&TK 40% guru berpendidikan min. S1/D4  Diterapkannya sistem penjaminan mutu di semua satuan pendidikan dasar & menengah baik formal maupun nonformal .  Terbangunnya sistem penjaminan mutu guru & Kepsek yang mampu membina calon pemenang olimpiade internasional Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing (lanjutan)

Slide 37

Model-model kurikulum pada tingkat satuan pendidikan sesuai SNP tersusun  Tersedianya bank soal nasional terkalibrasi dan benchmark perkembangan siswa dan satuan pdd.  Terpetakannya mutu pendidikan nasional menurut provinsi/kab/kota  Tersedianya profile kemajuan hasil belajar siswa di seluruh prov./kab.kota Terpetakannya mutu penyelenggaraan pdd.menurut prov/kab/kota  Bantuan profesional pengembangan & implementasi kur. tingkat satuan pdd. sesuai SNP semua prov. dan 50% kab./kota tersedia   Tersedianya model penilaian tes adaptif Akreditasi sekolah/madrasah (100%)   Standar Isi & Standar Komepetensi Lulusan ditetapkan Akreditasi prodi PT (100%)  Akreditasi PNF (50%)   Std. Pembiayaan, Std. Proses & Standar Penilaian ditetapkan  Std. pendidik & tendik  UN sesuai standar dalam SNP mulai dilaksanakan  Std. Pengelolaan, Std. Sarana & Prasarana ditetapkan UN SD mulai dilaksanakan  Semua mata pelajaran SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA sudah memiliki buku teks layak menurut BSNP  30 mata pelajaran SMK sudah memiliki buku teks layak menurut BSNP   UN Kesetaraan mulai dilaksanakan Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing (lanjutan)

Slide 38

 Laporan Keuangan 2006 dan seterusnya WTS  Tata Nilai Depdiknas disepakati  Sisdur Keuangan & SIM Aset dan Keuangan mulai diaplikasikan ISO di bidang Manajemen Daya serap Anggaran > 95%   Sosialisasi Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif 2025  UU GD Kerugian Anggaran Negara = 0.1% dr total anggaran   Gaya Kepemimpinan Khas Depdiknas mulai diterapkan  Kompetensi Digunakan sebagai Dasar dalam Penempatan Pegawai 10 Mitra Aktif Lembaga Luar Negeri  Eselon I berperilaku sesuai Tata Nilai Depdiknas  Sistem Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Strategi mulai diterapkan sejalan dengan desentralisasi, termasuk SPM  Eselon II berperilaku sesuai Tata Nilai Depdiknas  Eselon III berperilaku sesuai Tata Nilai Depdiknas Eselon > IV berperilaku sesuai  Tata Nilai Depdiknas  UU BHP  UU Perbukuan & UU Bahasa  PP Sisdiknas PP GD  PP BHP  PP Perbukuan & Bahasa Public trust & image membaik 50%   Renstra Diknas, Depag, dan Pemda sejalan dengan visi Indonesia Cerdas & Kompetitif 2025  Aturan PNBP yg tidak merugikan citra Diknas dilaksanakan Tabel berikut adalah penurunan selanjutnya dari tema strategis tahap pertama (2005 – 2009) dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Pendidikan Nasional ke dalam bentuk program kerja yang lebih kongkrit. Penjabaran ini dilakukan dengan menekankan pada tantangan ketiga dari tiga tantangan utama, yaitu peningkatan governance, akuntabilitas dan pencitraan publik. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Slide 39

 Penerapan sisdur pengawasan dan pengendalian internal  SPOP audit kinerja dan audit keuangan  Standar kompetensi auditor pendidikan  Penyelesaian temuan Itjen oleh Diknas dalam tahun anggaran berjalan mulai meningkat minimal 10 % per tahun  90% auditor bersertifikat auditor pendidikan  < 0,1 % penyimpangan anggaran yang merugikan negara Auditor mendapat penghargaan etika profesi   On-line system administrasi pengawasan (ICT) Kerjasama dengan pihak terkait dalam  pengawasan dan penegakan hukum  Temuan sebelum 2005 selesai ditindaklanjuti  Auditor memiliki jaminan keselamatan kerja  Internalisasi sisdur SPI setiap 6 bulan 100% kasus penyimpangan diselesaikan   Pembiayaan pemeriksaan at-cost  Aturan PNBP yg tidak merugikan citra Diknas dilaksanakan Penyelesaian temuan BPK/BPKP oleh Diknas dalam tahun anggaran berikutnya, mulai meningkat minimal 10 % per tahun Memperoleh ISO  Minimal 10 % auditor akuntan  Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik (lanjutan )

Slide 40

Dewan pendidikan di setiap kabupaten/kota dan provinsi sudah berfungsi dengan baik   Dewan Pendidikan Nasional terbentuk 50% Komite Sekolah berfungsi dengan baik  100% SMA/SMK/MA melaksanakan MBS dengan baik  70% SMP/MTS melaksanakan MBS dengan baik  40% SD/MI melaksanakan MBS dengan baik  100% Dinas Pendidikan Kabupaten/kota/provinsi memahami dan melaksanakan kebijakan dan program Dikdasmen  Meraih ISO 9001  50% PTN menjadi BHPT   Temuan penyimpangan UU PNBP 0% Meraih ISO 9001   Tersusunnya kebijakan pengelolaan P&TK di satuan kerja  Terwujudnya transparansi & akuntabilitas publik dlm bentuk laporan capaian kinerja tahunan  Tersedianya layanan bantuan hukum bagi P&TK di setiap provinsi  Tersosialisasinya kebijakan dan program PMPTK melalui berbagai forum & media  Memperoleh ISO 9001 Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik (lanjutan )

Slide 41

 Dimulainya pemanfaatan ICT untuk PNF Ditjen PLS, termasuk 5 BP-PLSP meraih ISO 9001   Pangkalan data dan informasi pendidikan berbasis website (padati diksisweb) prov/kab/kota dibangun Sistem dan mekanisme inventarisasi sumber daya pendidikan dihasilkan Padati diksisweb didayagunakan untuk perumusan kebijakan nasioonal Informasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan tentang sumber daya pendidikan dihasilkan   Jaringan (networking) litbang di semua provinsi dan kabupaten/kota serta tingkat internasional terlaksana  Pendapat masyarakat tentang kinerja Depdiknas mulai diketahui  UU BHP  UU Perbukuan  UU Bahasa  PP BHP  PP Perbukuan  PP Bahasa  PP Guru & Dosen  PP Sisdiknas ISO 9001 diraih  Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik (lanjutan )

Slide 42

Komposisi Pembiayaan Program Diknas Curah Pendapat bersama Pemerhati Pendidikan - 42 Disusun oleh Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co. Untuk menjalankan program menengah (2005 – 2009), Departemen Pendidikan Nasional memperoleh pendanaan dari sumber-sumber yang dibagi dalam beberapa kategori serta target jumlah dana yang akan diperoleh dari setiap sumber tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh diagram komposisi pembiayaan berikut. Penggambaran sumber dana dan target jumlah akan menjadi pedoman awal bagi Departemen Pendidikan Nasional dalam mengukur kekurangan biaya yang dibutuhkan, yang diharapkan akan berkurang jumlahnya, sejalan dengan makin bertambahnya target jumlah dana yang diperoleh dari tiap-tiap sumber.

Slide 43

Strategi Pembiayaan Curah Pendapat bersama Pemerhati Pendidikan - 43 Disusun oleh Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co. Berikut adalah perkiraan kebutuhan dana pemerintah, jumlah dana yang belum terpenuhi, dan perkiraan pemenuhan kekurangan dana tersebut untuk menyelesaikan program jangka menengah (2005 – 2009). Selain itu di bawah ini dipaparkan juga program-program yang mendapat prioritas utama untuk memperoleh pembiayaan, serta perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program tersebut.

Slide 44

Sistem Pemantauan Dan Evaluasi Curah Pendapat bersama Pemerhati Pendidikan - 44 Disusun oleh Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co. Sistem pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 dengan hasil yang dicapai. Pemantauan terhadap kegiatan dan/atau program pendidikan nasional dilakukan secara berjenjang dan berkala. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam konteks desentralisasi pendidikan dan pembagian peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Proses ini sekaligus sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas aparat Pemantauan dan evaluasi di berbagai tingkatan secara sinergis dan berkesinambungan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi terhadap lembaga yang lebih rendah sampai ke satuan pendidikan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit-unit utama dalam Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, satuan pendidikan, BSNP dan BAN-S/M dan/atau BAD-S/M serta LPMP. Acuan utama dalam mengukur kesesuaian standarisasi yang tercantum dalam Renstra dan/atau Renstrada 2005-2009 adalah Standar Nasional Pendidikan. Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan masalah atau penyimpangan, maka secara langsung dapat dilakukan bimbingan, saran-saran dan cara mengatasinya serta melaporkannya secara berkala kepada stakeholders. Stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan nasional adalah orangtua siswa, masyarakat luas, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Satuan Pendidikan, LSM, dan para Donatur baik milik pemerintah maupun swasta dan birokrat dari berbagai tingkat pemerintahan serta dari luar negeri. Melalui pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan (keberhasilan), ketidakberhasilan, hambatan, tantangan, dan ancaman tertentu dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan satuan pendidikan. Landasan Hukum Perundangan dan peraturan yang menjadi dasar pemantauan dan evaluasi adalah: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan 4) berbagai peraturan perundangan terkait lainnya. Selain merujuk pada berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada, perlu juga mempertimbangkan beberapa draft Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah seperti Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pendidikan Nasional. Prinsip Pelaksanaan Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; 2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; 3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan terandal; 4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan hasilnya dapat dilaporkan kepada stakeholders melalui berbagai cara; 5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); 6) pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); 7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); 8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; 9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 10) berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan 3 (tiga) tema kebijakan Depdiknas; 11) efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Slide 45

Sistem Pemantauan Dan Evaluasi (lanjutan) Curah Pendapat bersama Pemerhati Pendidikan - 45 Disusun oleh Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co. Paradigma Sistematis Pengelolaan Organisasi Sistematika Pemantauan dan Evaluasi Orbex mengarahkan para pemimpin dalam membentuk (shape), menyelaraskan (align), dan menyetel (attune) eksistensi organisasi mereka. Pemaknaan yang sama atas visi, misi, nilai-nilai, strategi, gaya, infrastruktur, dan hasil menjadi pemersatu dan pemberi semangat bagi semua orang yang terlibat. Perhatian dan langkah-tindak mereka dapat diarahkan, dipantau, dan dievaluasi secara sistematik, periodik maupun spesifik. Evaluasi hasil menunjukkan perlunya dilakukan salah satu dari tiga jenis transformasi – retooling, revitalisasi atau redirection. Retooling dilakukan ketika penelaahan terhadap hasil yang dicapai organisasi menemukan bahwa infrastruktur dan gaya kepemimpinan menjadi kunci utama. Revitalisasi dilakukan apabila strategi dan tata nilai organisasi perlu untuk ditinjau ulang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Redirection hanya dilakukan apabila dianggap keberadaan organisasi perlu dikaji lebih lanjut. Ketiga tahapan ini merupakan tingkatan dalam melakukan organisasi. Sistematika Pemantauan dan Evaluasi Orbex mengarahkan para pemimpin dalam membentuk (shape), menyelaraskan (align), dan menyetel (attune) eksistensi organisasi mereka. Pemaknaan yang sama atas visi, misi, nilai-nilai, strategi, gaya, infrastruktur, dan hasil menjadi pemersatu dan pemberi semangat bagi semua orang yang terlibat. Perhatian dan langkah-tindak mereka dapat diarahkan, dipantau, dan dievaluasi secara sistematik, periodik maupun spesifik. Evaluasi hasil menunjukkan perlunya dilakukan salah satu dari tiga jenis transformasi – retooling, revitalisasi atau redirection. Retooling dilakukan ketika penelaahan terhadap hasil yang dicapai organisasi menemukan bahwa infrastruktur dan gaya kepemimpinan menjadi kunci utama. Revitalisasi dilakukan apabila strategi dan tata nilai organisasi perlu untuk ditinjau ulang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Redirection hanya dilakukan apabila dianggap keberadaan organisasi perlu dikaji lebih lanjut. Ketiga tahapan ini merupakan tingkatan dalam melakukan organisasi.

Slide 46

Sistem Pemantauan Dan Evaluasi (lanjutan) Curah Pendapat bersama Pemerhati Pendidikan - 46 Disusun oleh Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co. Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi mencakup aspek: 1) pemerataan dan perluasan aksese; 2) penjaminan mutu, relevansi dan daya saing; 3) tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Mekanisme pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Gambar di bawah ini menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kunci program kerja yang telah di tetapkan dalam rencana pendidikan jangka menengah secara berkelanjutkan. Siklus Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi

URL:
More by this User
Most Viewed